show up

SOSIALISASI PILKADA DAN PELANTIKAN PIMPINAN KOMISARIAT IMM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

SOSIALISASI PILKADA, peranan terpusat dari KPU sebelum melakukan tugasnya sebagai penanggung jawab pesta demokrasi 5 tahunan sekali khususnya di daerah Sidoarjo, wajib mempublikasikan acara tersebut. Publikasi sudah mulai dilakukan lewat media cetak,elektronik, tempat umum dan sekarang lebih trend dengan sosialisasi. Selasa, 11 Mei 2010 KPU Sidoarjo bekerjasam dengan Pimpinan Cabang IMM Sidoarjo mengadakan sosialisasi pilkada dan pelantikan pimpinan komisariat IMM UMSIDA di Audiotorium Kampus 1 Lantai 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Acara yang dihadiri sekitar 50 orang lebih dari kalangan mahasiswa sendiri bahkan dari luar pun ada. Mengingat animo peserta yang tinggi dalam sosialisasi pilkada, KPU berharap sosialisasi ini dapat memberikan gambaran bahwa disetiap pemilu diharapkan masyarakat memilih pemimpin yang baik untuk kehidupan Sidoarjo 5 tahun ke depan dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dalam pemilu sebagai alat pesta demokrasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti golput dan hal krusial dari DPT . Jadi warga Sidoarjo yang wajib menjadi DPT, dan belum terdaftar silahkan datang melapor ke petugas setempat seperti langsung ke KPPS atau sebelumnya petugas DPT mendata tiap rumah untuk menghindari data unvalid. Lebih jelas melihat di tiap Kantor Kelurahan (diharapkan keaktifan masyarakat/control masyarakat).

Dalam waktu dekat pesta demokrasi akan dimulai. Berlaku di tanggal 25 Juli 2010, seluruh masyarakat Sidoarjo mewajibkan diri sebagai warga berdemokrasi untuk mengikuti PEMILUKADA 2010 memilih Calon Bupati dan Wakilnya. Mengapa PEMILUKADA bukan PILKADA? Sesuai rezim atau undang-undang terbaru diganti seperti itu dan sistemnya mencoblos bukan mencontreng ( berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah ), jawab Aswanto wakil dari KPU Sidoarjo.

Pencalonan PEMILUKADA bisa dari perorangan dengan parpolnya/independen. Sistematika politik ngetrend berpolitik transisional atau pragmatis dengan money politik. Sebagai contoh di Sidoarjo jika dilakukan sistem tersebut berapa rupiah yang dikeluarkan setiap pasangan dengan warga yang ada di 18 Kecamatan dan setiap individual diberi Rp 25.000,- hingga tak terbatas nominal yang akan diberikan. Riset yang dilakukan oleh Sufiyanto sebagai pemerhati pilkada dan salah satu pembicara di acara ini menyatakan tidak ada keberanian dengan janji politik para tiap calon pasangan yang diubah ke dalam kontrak politik, bukan harapan di pilih untuk menjadikan politik selebriti sesaat. Dan ujarnya juga, para calon pasangan pemilukada di Sidoarjo, tidak ada satupun yang menyatakan hal tersebut dan mengangkat hal yang paling vital daerah ini permasalahan dengan penyelesaian Lumpur Lapindo. Semua masyarakat Sidoarjo wajib kritis dengan hal itu dan hindari pemilih politik transisional. ven